mistressesanonymous.com – Evergrande New Energy Vehicle (NEV), bagian dari grup pengembang properti besar China, Evergrande, saat ini berada dalam sorotan pemerintah China terkait dengan pengembalian subsidi sejumlah 1,9 miliar yuan (sekitar 420 miliar Rupiah). Pemerintah setempat menilai bahwa Evergrande NEV tidak memenuhi kewajiban kontrak subsidi yang telah disepakati, yang berakibat pada tuntutan pengembalian dana tersebut.
Latar Belakang Pemberian Subsidi dan Evaluasi Kinerja
Pada April 2019, Evergrande NEV memulai kerja sama dengan pemerintah lokal di China untuk mengembangkan sektor mobil listrik, yang didukung dengan subsidi untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian regional. Namun, selama tahun 2023, Evergrande NEV hanya berhasil memproduksi sebanyak 1.700 mobil dan menjual 1.389 unit, jumlah yang jauh di bawah ekspektasi dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, otoritas lokal memutuskan untuk mengakhiri kontrak subsidi dan meminta pengembalian dana yang telah dikeluarkan.
Dampak Keuangan dan Penangguhan Saham
Situasi ini semakin memperburuk kondisi keuangan Evergrande NEV, yang sebelumnya telah dilaporkan mengalami masalah keuangan serius termasuk utang yang menumpuk dan tuduhan manipulasi laporan pendapatan. Pada 15 Mei, perusahaan mengumumkan kepada bursa saham Hong Kong permintaan pemerintah untuk pengembalian dana, yang berujung pada penangguhan perdagangan saham mereka sejak 17 Mei hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Implikasi Lebih Luas untuk Evergrande dan Sektor Mobil Listrik
Insiden ini tidak hanya menimbulkan tekanan tambahan pada kestabilan finansial Evergrande NEV, tetapi juga pada grup Evergrande secara keseluruhan, yang sudah berada dalam kondisi finansial yang prekariat. Permasalahan ini potensial memperdalam krisis dalam grup dan mempengaruhi sektor mobil listrik secara lebih luas di China.
Kasus Evergrande NEV menjadi contoh penting dari risiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola dana subsidi pemerintah. Ini juga menyoroti pentingnya pemenuhan target dan manajemen yang efektif dalam proyek yang didanai pemerintah untuk menghindari konsekuensi finansial dan hukum yang serius.